Mendagri: 2009 Tak Ada Lagi Pemekaran

Makassar - Menteri Dalam Negeri Mardiyanto kembali menegaskan, tahun 2009 tak akan ada lagi pemekaran wilayah otonom provinsi dan kabupaten/kota. Selain karena terbatasnya anggaran pemerintah pusat untuk membiayai pemerintahan di daerah, pemekaran acapkali lebih didasari kepentingan politik di tingkat lokal semata tanpa ditopang kemampuan daerah bersangkutan.

”Tak akan ada lagi pemekaran wilayah tahun 2009. Perhatian kami fokus pada Pemilu 2009. Lagi pula, sejumlah pemekaran tidak diimbangi pertimbangan potensi daerah dan lebih banyak karena kepentingan politik di daerah,” ujar Mardiyanto di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (31/1) malam di sela-sela ramah tamah dengan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dan Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang.

Mardiyanto yang transit di Makassar sebelum kunjungan kerja ke Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara menegaskan, proses dan pembahasan pemekaran wilayah di tingkat pusat hendaknya diredam dari daerah. Salah satu caranya dengan menyadarkan elite politik lokal bahwa pemekaran harus disertai pertimbangan rasional tentang potensi daerah itu sendiri.

Kepala Pusat Penerangan Depdagri Saut Situmorang menambahkan, esensi pemekaran wilayah dan pembentukan daerah otonom baru selalu bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meringkas rentang kendali pemerintahan. Dalam banyak kasus, pemekaran tidak signifikan mendongkrak kesejahteraan rakyat.

Menurut catatan Kompas, pada awal tahun 2004 tercatat 32 provinsi dan 434 kabupaten/kota. Awal tahun 2009 menjadi 33 provinsi dan 489 kabupaten/kota 489. (NAR)
--- (Sumber: KOMPAS - Senin, 02 Februari 2009 - Hal.24) ---