Prihatin Pengamat Politik Pesanan

Pernyataan-pernyataan pengamat politik selalu menjadi barometer sebagian besar masyarakat dalam menyikapi permasalahan kehidupan politik, terutama menjelang pemilu presiden (pilpres) saat ini. Yang mereka katakan dianggap benar dan masuk akal, tanpa tendensi-tendensi tertentu.Sayang, dalam debat calon presiden (capres) yang diselenggarakan KPU, ada beberapa pengamat politik yang berbicara berdasar pesanan para capres. Mereka "membela" pendapat capres yang memberikan order kepada dirinya. Itu jelas tidak sesuai dengan profesionalisme seorang pengamat. Sebab, mereka seharusnya menjadi orang yang independen.Semestinya, pengamat memberikan pernyataan berdasar hati nurani dan keilmuan yang telah dikuasai. Bukan berdasar pesanan pihak mana pun. Kalau memang kondisinya seperti yang kita lihat di debat capres, lebih baik para pengamat terang-terangan menjadi tim sukses capres saja. Bukan menjadi pengamat.RAHADI B. PRIJATNO SPd, guru SMP 2 Kaliwungu, Kudus, Jateng

sumber : jawapos.com

Sisi Positif Black Propaganda

Menjelang akhir masa kampanye pilpres terbuka yang akan berakhir pada 5 Juli ini, jagat perpolitikan di negeri ini cukup menegangkan. Pemicunya adalah munculnya black propaganda (propaganda gelap) atau kampanye hitam/negatif, baik melalui aneka selebaran gelap, layanan singkat (SMS), e-mail maupun berbagai diskusi dalam komunitas tertentu. Targetnya jelas, menjatuhkan dan menyudutkan pasangan capres/cawapres tertentu. Banyak pihak mengeluh bahwa black propaganda cenderung mengurangi derajat persaingan sehat dalam Pilpres 2009 ini. Benarkah demikian? Melacak Literatur & Tradisi Harus diakui bahwa black propaganda dalam literatur politik, terutama dalam komunikasi politik, adalah sesuatu yang baru. Berbeda dengan black propaganda dalam dunia militer sebagai istilah yang lazim digunakan sejak perang dunia pertama dan kedua, sebagaimana dinyatakan oleh Alleyne (2003) dalam bukunya berjudul Global Lies, Propaganda, the UN and World Order. Menurut Alleyne, suatu pernyataan dapat dikualifikasikan sebagai black propaganda, apabila berasal dari sumber palsu, menyebarkan kebohongan dan manipulasi. Sedangkan istilah lawannya adalah white propaganda, yakni pernyataan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cermat dan teruji akurasinya.Namun, karena pergeseran waktu dan cakupan kajian politik yang luas, istilah black propaganda ini menjadi istilah yang lebih populer dalam dunia politik ketimbang di dunia militer. Terutama mengaitkan dengan kegiatan kampanye dan seolah-olah black propaganda merupakan istilah paten dalam kampanye.Black propaganda belakangan ini sering pula diidentikkan sebagai bentuk dari kampanye menyerang lawan politik (attack campaign). Kampanye jenis ini biasa dan lazim dilakukan di Amerika Serikat dalam pilpres maupun pemilu lokal sebagai bentuk keseriusan menampilkan program-program kerja calon. Pada umumnya bentuk attack campaign ada tiga macam: Pertama, kampanye advokasi, yakni kampanye yang difokuskan pada upaya memopulerkan diri dan kualitas calon dari calon yang lain. Kedua, kampanye menyerang lawan, yakni upaya menyampaikan pada publik akan kegagalan-kegagalan calon lain dalam menjalankan program. Ini biasanya ditujukan pada lawan mantan pejabat yang mencalonkan kembali. Ketiga, kampanye perbandingan, yakni upaya menyampaikan kepada publik secara berbanding rekam jejak (track record) calon, kualitas dan kapasitas, moral dan program kerja antarcalon.Ujian Awal Para Calon Ini menunjukkan bahwa sebenarnya black propaganda adalah sesuatu yang tak mungkin dihindari dan bahkan menjadi keniscayaan kompetisi dalam demokrasi liberal. Kendati ada kekhawatiran dapat menurunkan kredibilitas dan martabat calon, kekhawatiran ini rasanya tak perlu berlebihan, mengingat kompetisi dalam demokrasi liberal saat ini menyediakan banyak pilihan cara dan kebebasan mengaktualisasikan cara tersebut dan black propaganda adalah salah satu pilihan yang tersedia. Pada akhirnya apa pun pilihan dalam kampanye berpulang ke pasar politik (political market) yakni: publik sebagai pemilik otoritas dalam menilai setiap pilihan cara kampanye calon. Terlepas dari adanya efek negatif, black propaganda memiliki kontribusi positif bagi seleksi kepemimpinan politik nasional. Pertama, black propaganda memicu terbukanya rekam jejak calon. Rekam jejak (track record) itu adalah acuan utama publik untuk memilih calon. Pada umumnya, rekam jejak, berupa perilaku negatif masa lalu, pasti disembunyikan secara rapat oleh calon. Namun, dengan black propaganda publik dapat menguak misteri rekam jejak masa lalu calon. Di titik ini calon dituntut dapat membuktikan secara terbalik black propaganda itu dengan argumentasi yang cermat dan cerdas di hadapan publik. Jika calon gagal menyakinkan dengan bukti-bukti yang dapat diterima, publik dapat membenarkan black propaganda itu. Sebaliknya, jika calon berhasil menepis black propaganda itu dan diterima publik, calon telah dapat mencuri hati publik. Kedua, black propaganda dapat menguji calon dalam mengatasi masalah. Adalah tidak mungkin menyerahkan estafet kepemimpinan daerah kepada calon yang cengeng, emosional, dan brangasan dalam mengatasi masalah daerahnya. Adanya black propaganda adalah salah satu masalah kecil yang mesti dihadapi seorang calon sebelum benar-benar menjadi kepala daerah. Jika calon dapat mengatasi masalah kecil ini dengan elegan, yakni: santun, tegar, argumentatif, tidak emosinal, cermat, dan dapat meyakinkan serta diterima publik, dengan sendirinya publik akan menilai dengan akal sehat bahwa calon mampu mengatasi masalah-masalah besar dan rumit di daerahnya dengan elegan pula. Ketiga, black propaganda dapat menguji kedekatan calon kepada masyarakat. Kedekatan calon dengan masyarakat adalah sesuatu yang sangat vital dalam konteks pemilihan langsung. Artinya, semakin dekat calon dengan masyarakat semakin menunjukkan kemungkinan calon dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat dan dapat mengetahui problem daerahnya serta program apa yang dikehendaki masyarakat. Sebaliknya, semakin jauh calon dengan masyarakat semakin tipis pula jarak kemungkinan calon menyerap aspirasi masyarakatnya.Di titik inilah black propaganda menjadi ujian sendiri bagi calon. Seandainya dia telah dikenal dekat dengan masyarakat jauh sebelum mencalonkan diri sebagai capres/cawapres, tentu saja aneka bentuk black propaganda yang menyudutkan dan menjatuhkan kredibilitasnya pasti dilawan dan ditolak oleh masyarakat.Sebaliknya, jika capres/cawapres baru dikenal di masyarakat atau bahkan populer hanya oleh pencitraan media, dengan sekali muncul selebaran black propaganda yang meyudutkan dirinya seketika itu pula citranya hancur berkeping-keping. Sebab, tak ada penolakan dan perlawanan masyarakat atas black propaganda. (*)*).

Agus Riewanto SH MA , adalah Sekjen Institute of Law, Human Right and Democracy (Ilhad) Yogjakarta dan Dosen Hukum Tata Negara STAIN Surakarta.

sumber: jawapos.com

Hati-Hati Money Politics

Sesuai dengan ketetapan KPU, masa tenang menjelang pilpres dimulai pada 5 Juli kemarin. Tentu, sudah tidak ada lagi kampanye pada masa itu. Namun, setiap capres dan cawapres ingin hasil yang maksimal sehingga terkadang masa-masa tenang tetap saja digunakan untuk memengaruhi massa guna menambah suaranya. Cara apa pun dapat dilaksanakan untuk mendongkrak perolehan suaranya.Berangkat dari pengalaman pileg bulan lalu, masa tenang seperti ini sangat rawan terjadi money politics. Karena itu, selain Bawaslu, masyarakat harus mengawasi dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya money politics pada masa tenang pilpres kali ini. Jangan sampai suara rakyat hanya dibeli dengan uang Rp 5 ribu. Jangan gara-gara Rp 5 ribu, kita mempertaruhkan masa depan bangsa ini lima tahun ke depan. Hati-hati money politics.Rubangi, mahasiswa Fakultas Ekonomi UIN Malang

sumber : jawapos.com

Mewaspadai Gerakan Transnasional

Penangkapan empat mahasiswa asal Indonesia di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, oleh pihak keamanan setempat patut diperhatikan oleh semua pihak. Bukan hanya karena empat mahasiswa tersebut mendapat perlakuan tidak senonoh dari pihak keamanan Mesir. Lebih dari itu, penangkapan tersebut bisa menjadi "peringatan keras" bagi semua pihak terkait gerakan politik keagamaan yang cenderung menggunakan kekerasan dalam menjalankan perjuangannya. Di dalam negeri, gerakan-gerakan seperti ini dikenal dengan istilah gerakan transnasional.Sebagaimana diberitakan, empat mahasiswa asal Indonesia tersebut ditangkap petugas keamanan Mesir karena dituduh terlibat aktif dalam gerakan politik Ikhwan Muslimin ataupun Hamas (Jawa Pos, 4/7). Kedua gerakan Islam politik itu acapkali mendapat perhatian ketat (untuk tidak mengatakan pengekangan) dari pemerintah Mesir. Bersyukur, empat mahasiswa kita tidak terbukti terlibat dalam dua gerakan tersebut.Gerakan Transnasional Selama ini terdapat sejumlah pihak yang melansir Timur Tengah sebagai salah satu "sumber" utama gerakan-gerakan transnasional yang saat ini menyebar di banyak negara, tak terkecuali di Indonesia. Adalah gerakan politik Ikhwan Muslimin yang sering ditengarai sebagai "ibu gerakan perlawanan Islam" yang saat ini tumbuh subur di banyak negara.Ikhwan Muslimin didirikan oleh seorang ulama kenamaan asal Mesir, Hasan Al-Banna, pada 1928. Pendirian gerakan itu terkait erat dengan konteks "keterpurukan dunia Islam" secara politik yang secara beruntun dan dramatis dimulai pada 1923, yaitu ketika sistem kekhilafahan Utsmaniyah secara resmi dibubarkan oleh Kemal Ataturk di Turki. Sebagian pihak menganggap kekhilafahan Utsmaniyah sebagai khilafah Islam.Pasca 1923, keterpurukan demi keterpurukan terus melanda dunia Islam yang sebelumnya masuk dalam wilayah kekuasaan kekhilafahan Utsmaniyah. Dunia Islam dijajah oleh negara-negara Eropa yang berkuasa pada era itu, terutama Prancis dan Inggris. Puncak keterpurukan dunia Islam terjadi pada 1948, yaitu dengan berdirinya negara Israel di atas tanah dunia Arab-Islam.Konteks kekalahan dan keterpurukan inilah yang kemudian menyebabkan lahirnya pelbagai macam gerakan perlawanan di dunia Islam, terutama di Timur Tengah. Gerakan yang pertama lahir pda era ini adalah Ikhwan Muslimin yang salah satu tujuannya mengusir kekuatan penjajah yang saat itu menguasai Mesir. Pada hari-hari berikutnya hingga hari ini, gerakan dan tokoh perlawanan terus bermunculan seperti Tandzim Al-Qaedah pimpinan Osama bin Laden, Hamas dan Jihad Islam di Palestina, Hizbullah di Lebanon, dan yang lain. Semua ini tidak terlepas dari konteks keterpurukan yang tak kunjung berakhir di Timur Tengah. Apalagi dengan adanya Israel yang semakin sewenang-wenang dalam merampas hak-hak warga dan negara Arab-Islam.Namun, ada hal yang tak kalah menentukan daripada faktor keterpurukan di atas. Yaitu, beberapa ajaran dalam Islam yang dipahami membolehkan perlawanan bahkan juga aksi kekerasan, terutama dalam keadaan terjajah. Salah satu ajaran dimaksud adalah ajaran tentang jihad, peperangan, dan sebagainya.Pada umumnya gerakan-gerakan transnasional menjadikan ajaran-ajaran di atas sebagai landasan perjuangan mereka. Tidak jarang dari mereka yang menghalalkan "aksi kekerasan" karena dianggap dibenarkan oleh norma agama yang dipedomaninya tersebut.Secara jujur harus diakui, Islam memang mempunyai beberapa ajaran yang terkait aksi-aksi keras seperti perang, jihad, dan sebagainya. Namun, sungguh tidak benar bila diyakini bahwa ajaran-ajaran perang adalah satu-satunya doktrin dalam Islam. Sebagaimana juga tidak benar bila ajaran jihad hanya dipahami sebagai ajaran tentang angkat senjata ataupun aksi-aksi keras lain. Yang tidak kalah penting adalah hampir semua ajaran jihad, perang, dan ajaran yang identik dengan aksi keras mempunyai latar belakang ataupun konteks yang dapat menjelaskan mengapa hal itu harus dilakukan. Dengan kata lain, ajaran tentang aksi keras dalam Islam tidak diturunkan secara mutlak atau tanpa syarat apa pun. Pengamalan atas ajaran-ajaran ini sejatinya memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama dan secara rinci tergambar dalam latar belakang (asbaabun nuzuul atau asbaabul wurud) turunnya ajaran tersebut.Dalam sejarah Islam awal, contohnya, ajaran tentang jihad dan perang diturunkan ketika umat Islam berada di Madinah. Sedangkan dalam konteks masih di Makkah, umat Islam tidak diperbolehkan berperang, walaupun sering mendapat perlakuan tidak adil dari penduduk Makkah. Konteks Indonesia Konteks Indonesia berbeda dengan konteks Timur Tengah. Konteks Timur Tengah hampir identik dengan peperangan, perlawanan, dan aksi-kasi keras lainnya. Hal ini tak lain karena kondisi konfliktual masih terus terjadi hingga hari ini di kawasan ini. Sedangkan konteks Indonesia hampir identik dengan perdamaian, pemberdayaan, dan kelenturan. Sejatinya ajaran-ajaran Islam yang terkait dengan aksi keras seperti di atas dipahami dan diamalkan tanpa mengabaikan perkembangan konteks yang ada. Dalam konteks ini, pengamalan ajaran Islam yang terkait dengan aksi keras di Timur Tengah (pada tahap tertentu) masih bisa diterima dan dibenarkan. Hal ini tidak lain karena hingga hari ini konteks Timur Tengah belum beranjak dari keterpurukan dan peperangan. Juga karena alasan di atas, (pada batas tertentu) keberadaan faksi-faksi politik yang cenderung keras di Timur Tengah masih bisa diterima dan dipahami.Kondisi ini berbeda dengan konteks Indonesia. Sejatinya, pemahaman dan gerakan keislaman di republik ini mendukung upaya pemberdayaan dan perdamaian yang ada.Semua pihak (termasuk para pelajar di luar negeri) sejatinya bisa memilah-memilih dalam mengikuti ataupun mempelajari gerakan keagamaan tertentu. Hingga gerakan keagamaan yang dipelajari tidak kontraproduktif dengan konteks keumatan yang ada di Indonesia. Adalah malapetaka tatkala konteks pemberdayaan dikuasai oleh gagasan dan perjuangan yang bernuansa perlawanan. (*)*).

Oleh Hasibullah Satrawi

Alumnus Al-Azhar, Kairo, Mesir, peneliti pada Moderate Muslim Society (MMS) Jakarta.

dimuat : jawapos.com

Para capres sepakat benahi implementasi otda

Audiens debat calon presiden (capres) di Balai Sarbini, Jakarta, tercengang. Mereka tidak menyangka kalau capres nomor urut 3, Jusuf Kalla, meminjam istilah tinju, langsung melayangkan jab telak di dagu Susilo Bambang Yudhoyono, capres nomor urut 2, pada menit-menit awal debat capres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) tadi malam.
Dalam debat terakhir capres yang dipandu Dekan Fisipol UGM, Pratikno, Kalla memamerkan peran aktifnya dalam menyelesaikan konflik di Aceh, Poso, dan Ambon dalam sambutan pembuka. Masih biasa-biasa saja.
Tanpa diduga, sejurus kemudian Kalla langsung menyerang Yudhoyono terkait dengan proses demokratisasi yang memang menjadi topik debat selain soal otonomi daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Saya kira keliru kalau ada yang mengukur demokrasi dengan uang. Saya mohon maaf ini Pak SBY, tetapi iklan pemilu satu putaran yang disebutkan menghemat anggaran Rp4 triliun itu sama artinya dengan mengukur demokrasi dengan uang," ujarnya yang sontak membuat suasana di Balai Sarbini gaduh.
Sindiran belum berhenti di situ. Kalla melanjutkan, "Saya khawatir dalam Pemilu 2014 nanti ada iklan Lanjutkan Terus, [jadi] tidak perlu Pemilu karena menghemat anggaran Rp25 triliun," ujarnya disambut gelak tawa.
Mendapat serangan mendadak, Yudhoyono masih sempat tersenyum sambil membuat catatan di kertas yang ada di podiumnya. Saat rehat, ketiga capres langsung duduk.
Kalau biasanya Yudhoyono dan Kalla masih sempat saling sapa dan bercanda, dalam break sesi pertama ini tak terlihat suasana itu. Namun, Yudhoyono dan Kalla akhirnya bersalaman pada saat jeda iklan setelah sebelumnya saling serang soal iklan satu putaran.
Ketika menanggapi, Yudhoyono mengaku iklan satu putaran bukan merupakan iklan yang dikeluarkan tim kampanye SBY-Boediono.
Kemudian Yudhoyono membalas menyerang dengan menyebut ketidakkonsistenan Kalla tentang pemilu. Namun hal terasa kurang telak.
Malah serangan balik yang dia harus terima. Kalla mengomentari jika iklan kampanye satu putaran itu bukan iklan resmi tim kampanye SBY-Boediono, berarti itu iklan ilegal.
"Jadi kita harus hati-hati mencermatinya. Dan satu putaran bisa saya, bisa Pak SBY, bisa juga Ibu Mega [Megawati Soekarnoputri]."
Debat semalam memang seperti pertarungan dua incumbent, Yudhoyono dan Kalla. Megawati Soekarnoputri, capres nomor urut 1, tidak terlalu terlibat dalam saling sindir tersebut.
Nuansa saling menjatuhkan memang jelas terasa pada debat capres tadi malam dibandingkan dengan acara serupa sebelumnya. Namun, seperti yang sudah-sudah, tidak terlalu banyak perbedaan di antara ketiga pasangan capres.
Ketiga pasangan sepakat bahwa otonomi daerah perlu pembenahan dalam implementasinya. Ketiganya menyoroti tentang munculnya peraturan daerah yang bermasalah.
Lalu, ketiga capres juga memandang pemekaran daerah yang menjadi euforia di beberapa wilayah harus didasarkan oleh semangat untuk menyejahterakan masyarakat, bukan demi kepentingan politik praktis.
Namun, bagi Agung Pambudi, Direktur Ekesekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), penjelasan para capres tersebut terlalu normatif.
Belum optimal
Menurut Agung, debat belum dioptimalkan oleh para capres, terlihat bagaimana para kandidat kurang maksimal menjelaskan mengenai soal pemekaran daerah.
"Saya agak kecewa dengan jawaban capres yang sangat normatif," katanya di sela-sela diskusi yang digelar bersamaan dengan debat tersebut tadi malam.
Kekecewaan juga dirasakan dalam komentar Direktur Eksekutif Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah Alit Merthayasa. Isu penting seperti desentralisasi fiskal dan kewenangan daerah yang belum maksimal, menurut Alit, malah tidak mendapatkan tempat.
Menyangkut otonomi daerah, Pratikno sebagai pemandu debat sebenarnya sudah memancing dengan pertanyaan yang lebih teknis seperti bagaimana mengurus masalah Papua.
"Tetapi para capres tidak memberikan pendalaman. Penyelenggaraan otonomi khusus belum berhasil meningkatkan kesejahteraan," ujar Cecep Effendi, anggota Steering Komite Jaringan Kerja Tata Pemerintahan Asia-Kerja Sama Pembangunan Jerman.
Padahal Cecep berharapa para capres itu menjawab bagaimana cara pemerintah pusat nantinya memastikan bahwa sumber dana yang masuk ke Papua dapat membawa kesejahteraan.
"Kalau tidak serius, saya khawatir Papua dapat menjadi Timor Leste yang kedua," ujar Cecep.
Memang kita tidak bisa berharap banyak bahwa debat para capres bisa menampilkan tawaran-tawaran kebijakan baru yang lebih terperinci bukan sekadar jawaban normatif. Apalagi di tengah keterbatasan waktu debat yang sering diisi dengan ewuh pekewuh.
Namun, minimal debat kali ini lebih enak ditonton. Paling tidak kita akan tahu reaksi para capres itu ketika mendapatkan kritikan dari orang lain.

Ratna Ariyanti

Bisnis Indonesia

Kesepakatan rahasia nuklir

Selama beberapa dekade, Pemerintah Jepang menyangkal ada perjanjian rahasia dengan AS yang memperbolehkan masuknya senjata nuklir AS ke wilayah Jepang. Namun, seorang pensiunan birokrat Jepang telah memaparkan kebohongan pemerintah tersebut.Ryohei Murata, 79, yang merupakan Wakil Menlu bidang administrasi 1987-1989, mengakui adanya perjanjian semacam itu dan memaparkan dokumen perjanjian itu telah diserahterimakan selama beberapa generasi menlu dan wakil menlu bidang administrasi.Dokumen diplomatik AS yang sangat dirahasiakan itu mendukung kebenaran perjanjian rahasia antarkedua negara. Namun, Pemerintah Jepang masih terus menyangkal perjanjian itu ada. Bahkan di hadapan kesaksian Murata, Kepala Departemen Kementerian Takeo Kawamura masih tetap berkeras, "perjanjian rahasia semacam itu tidak ada."Dengan tampilnya seorang mantan birokrat deplu yang menguatkan keberadaan kesepakatan rahasia semacam itu seharusnya sudah saatnya pemerintah berhenti berbohong dan bersikap jujur mengenai fakta sejarah tersebut.• The Asahi Shimbun, 30 Juni

sumber : bisnis indonesia

Pengangguran bertambah lagi

Laporan jumlah pekerjaan Juni dapat mengempaskan harapan akan pulihnya perekonomian dalam waktu dekat. Dan itu dapat menjadi permasalahan yang meyakinkan pemerintah untuk merancang stimulus berikutnya, di mana pemikiran semacam itu sudah menjadi biasa terdengar di Washington. Seluruh warga AS memang sedang berjuang.Bulan lalu, 467.000 posisi telah dipastikan hilang lagi. secara keseluruhan, buruknya perekonomian telah menyebabkan hangusnya 8,8 juta lapangan kerja: sejak dimulainya resesi hingga akhir 2007, 6,5 juta pekerjaan hilang dan 2,3 juta pekerjaan baru yang diperlukan untuk mengejar pertumbuhan populasi tidak terwujud.Dalam waktu dekat, para pengangguran itu akan memerlukan bantuan yang tidak sedikit, bahkan lebih dari sebelumnya. Tingkat pengangguran akan semakin meningkat tajam dan yang paling mengkhawatirkan 14,7 juta pengangguran, sekitar 4,4 juta di antaranya telah menganggur selama 27 pekan, bahkan lebih.International Herald Tribune, 3 Juli

Sumber : Bisnis Indonesia

Pemprov anggarkan Rp159 miliar untuk cegah banjir

JAKARTA: Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan dana Rp159,5 miliar untuk pemeliharaan sungai dan drainase di lima wilayah kota agar tidak terjadi hambatan aliran air yang mengakibatkan banjir.
Wilayah Jakarta Utara paling banyak mendapat alokasi dana perawatan, mencapai Rp45 miliar sesuai dengan tingkat pencemaran yang membebani sungai dan drainase jauh lebih tinggi dari wilayah lainnya.
Dinas PU DKI selain melakukan pemeliharaan sungai dan drainase secara intensif juga menyediakan dana Rp200 miliar untuk mengeruk 76 saluran penghubung sungai di lima wilayah kotamadya. (Bisnis/na)

129 Kegiatan disiapkan di APBD-P 2009

JAKARTA: Pemprov DKI menyiapkan sedikitnya 129 kegiatan berupa pembangunan sarana dan prasarana baik baru maupun kelanjutan dari proyek yang sudah berlangsung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Perubahan 2009.Wakil Gubernur Prijanto menyatakan 129 kegiatan tersebut tersebar a.l. pada bidang transportasi, penanganan sampah, penanganan banjir, pendidikan, kesehatan, layanan kesehatan masyarakat, dan bidang penghijauan."Ini sekaligus menjawab kritik sementara kalangan bahwa APBD-P DKI 2009 hanya difokuskan kepada belanja bidang administrasi pemerintahan. Belanja di APBD-P 2009 juga kami alokasikan untuk pembangunan infrastruktur," ujarnya di Jakarta, kemarin.Sayang, Prijanto tidak memerinci berapa persentase belanja infrastruktur tersebut apabila dilihat dari total alokasi tambahan belanja di APBD-P 2009 senilai Rp1,7 triliun. Sebab, data sementara menyebutkan, alokasi belanja modal di APBD-P 2009 hanya Rp169 miliar atau 10%.Kritik atas kecilnya alokasi belanja modal itu sebelumnya datang a.l. dari Ketua Komisi B DPRD DKI Aliman Aat (F-PD) dan Ketua Komisi D DPRD DKI Sayogo Henderosubroto (F-PDIP)."Belanja modal hanya 10% dari total tambahan belanja dalam APBD-Perubahan DKI 2009 itu terlalu kecil untuk pembangunan dan penyempurnaan infrastruktur kota. Kami akan koreksi dan tambah volumenya nanti," kata Aliman.Sayogo menambahkan alokasi belanja modal itu seharusnya disesuaikan dengan kepentingan penyempurnaan infrastruktur kota, dan diarahkan untuk membantu kelancaran bisnis para pengusaha kecil di DKI.Tujuh bidangPrijanto menjelaskan belanja sarana dan prasarana yang disiapkan di APBD-P 2009 meliputi tujuh bidang, yaitu bidang transportasi a.l. pembangunan jalan Kelapa Gading-Pulogadung, jalan I Gusti Ngurah Rai, Depo Mass Rapid Transit, Terminal Lebak Bulus, pembayaran gas ke PT Petross Gass, dan pembangunan under pass Senen.Bidang penanganan banjir meliputi a.l. penertiban Kali Kramat Jati, saluran gendong Cakung Drain, penanganan pascabanjir. Bidang penanganan sampah a.l. pembayaran tipping fee Bantar Gebang dan swastanisasi kebersihan.Untuk bidang pendidikan dan kesehatan a.l. penyediaan bantuan operasional sekolah di Jakarta Utara, beasiswa rehab berat 8 sekolah, dan subsidi ke SMA Husni Thamrin, gakin khusus korban bencana, serta pengendalian flu burung dan flu babi, serta studi relokasi Pasar Pramuka.Adapun untuk kesehatan masyarakat dan penghijauan a.l. pengadaan genset di Pulau Pramuka, perbaikan kampung, pengadaan katering korban bencana, penertiban Taman BMW dan Stasiun Angke, konservasi hutan Srengseng, penanaman pohon di koridor Banjir Kanal Timur.Anggota Panitia Anggaran APBD-P M. Nakoem (F-PDIP) mengatakan DPRD DKI dapat memenuhi usulan pendidikan yang dinilai memang sangat dibutuhkan saat ini, terutama dalam hal rehab sekolah rusak.Akan tetapi, dia mengatakan DPRD belum dapat memberikan persetujuan terhadap usulan yang diberikan DKI sebelum adanya penjelasan dalam beberapa usulan kegiatan. "Misalnya bantuan sosial, padahal di APBD, dari Rp354,82 miliar yang dialokasikan, baru terserap 12,1%," katanya.

Oleh Mia Chitra Dinisari

Bisnis Indonesia

Omzet pengemis di Jakarta Rp2 miliar

JAKARTA: Dinas Sosial DKI memperkirakan jumlah uang beredar pada sekitar 17.000 pengemis atau penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tersebar di 72 titik terutama di Jakarta Barat dan Jakarta Timur mencapai Rp2 miliar per hari.Kepala Dinas Sosial DKI Budihardjo menyatakan nilai tersebut bisa lebih tinggi karena itu baru perkiraan kasar dengan asumsi pendapatan harian para peminta sedekah itu minimal Rp40.000 dan maksimal hingga Rp500.000."Jika diambil rata-rata harian Rp100.000 per pengemis saja, jumlah uang yang diberikan warga Jakarta kepada mereka di jalanan Ibu Kota setiap hari sudah mendekati Rp2 miliar," ujarnya di Jakarta, kemarin. (Bisnis/Bsi)

Pola transportasi makro dinilai belum efektif

JAKARTA: Pola transportasi makro di DKI Jakarta dinilai belum menyentuh rencana pembangunan Kawasan Sentra Primer Baru (KSPB) di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Sehingga berpotensi memperparah kemacetan lalu lintas di kawasan sekitarnya.Yayat Supriatna, Planolog Universitas Trisakti, mengatakan KSPB Timur dan KSPB Barat selain untuk mengendalikan pembangunan ke daerah resapan air di Jakarta Selatan juga menjadi alternatif pengembangan sentara bisnis, setelah segitiga emas Jalan Sudirman-Thamrin, Rasuna Said, dan Gatot Subroto mencapai titik jenuh."Tidak lama lagi KSPB Timur dan KSPB Barat sangat sibuk sebagai sentra bisnis dan niaga yang terus berkembang, tetapi perencanaan transportasi massalnya jalur timur-barat itu belum terlihat jelas dalam pola transportasi makro di DKI," ungkapnya akhir pekan lalu.Dia menjelaskan perencanaan sistem transportasi massal lintas timur-barat Jakarta yang juga menjadi akses bagi KSPB Timur dan KSPB Barat tidak boleh diabaikan agar tidak menimbulkan masalah lalu lintas dan angkutan yang lebih parah.Manurut Yayat, tanda-tanda akan terjadinya suatu kondisi lalu lintas dan angkutan umum yang lebih parah sudah terlihat mulai dari tingkat kepadatan angkutan umum dan simpul kemacetan yang terjadi di persimpangan antara lain di Cawang, Pancoran, Rasuna Said, Semanggi, Slipi, Tomang, dan Grogol.Dia memperingatkan jika Pemprov DKI tidak segera mengatasi, masalah transportasi dan kemacetan lalu lintas di lintas timur-barat itu akan menjadi lebih parah setelah nanti KSPB Timur dan KSPB Barat berkembang seperti di kawasan segi tiga emas.Adapun dasar hukum pembentukan KSPB Timur dan Barat itu berupa Instruksi Gubernur DKI No.4228/VII/1984 tentang Pengamanan rencana lokasi sentra primer baru di timur dan barat, tertanggal 30 Juli 1984.Yayat mengatakan transportasi massal pada lintasan timur-barat yang telah dibangun baru jaringan busway Transjakarta yang infrastrukturnya relatif telah siap sejak tahun lalu, tetapi hingga kini belum jelas kapan akan dioperasikan.Jaringan busway transjakarta itu, lanjutnya, agar menjadi bagian dari pola transportasi makro di Jakarta yang mengintegrasikan seluruh moda angkutan umum massal, seperti busway, mass rapid transit, dan kereta api lingkar.

Oleh Nurudin Abdullah

Bisnis Indonesia