Presiden: Pemekaran akan dievaluasi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemekaran provinsi dan kabupaten/kota ada yang gagal dan berhasil sehingga akan dilakukan evaluasi.

Kepala Negara sudah mengusulkan kepada DPR untuk melakukan moratorium kebijakan pemekaran daerah karena motivasinya sudah banyak yang menyimbang dari tujuan mempercepat pembangunan dan lebih mensejahterakan masyarakat di daerah.

Menurut dia, tidak sedikit ide pemekaran hanya bertujuan unutk memenuhi kepentingan elit-elit poliitk lokal tertentu dengan berbagai motivasi antara lain politik dan ekonomi.

"[Banyak pula pemekaran] bukan untuk meningkatkan pembangunan. Dengan dimekarkannya daerah bertambah maju dan rakyat bertambah sejahtera, banyak yang bukan itu," ungkap Yudhoyono di Jakarta hari ini.

Dia meminta pemekaran harus utuh memenuhi syarat-syarat yang mendasar seperti yang diminta oleh Undang-undang. Dalam hal ini dirinya mengajak semua jajaran pemerintah pusat dan daerah, DPRD, DPR, DPD, wartawan, elit politik dan semua pihak untuk melihat proses pemekaran secara matang.

Presiden meminta elit dan politikus jangan latah dengan ide pemekaran karena bisa justru merusak kalau tidak dilakukan dengan benar. Yudhoyono menyorot insiden demo anarkis di Medan yang dinilai justru merusak demokrasi. "Bangsa Indonesia sepakat agar demokrasi harus kita biarkan berkembang, tapi anarki tidak boleh dibiarkan berkembang." (tw/Irsad Sati & Tri D. Pamenan/bisnis.com).